Hubungan antara etika bisnis dengan korupsi

Hubungan Antara Etikia Bisnis Dengan Korupsi

Teori:

Korupsi adalah Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Etika Bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :

• Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
• Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
• Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

1. Contoh kasus Korupsi pada pejabat eksekutif yaitu Andi Alfian Malarangeng

Setelah hampir satu tahun menyandang status sebagai tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Malarangeng akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Menpora, Andi Malarangeng ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi Wisma Hambalang. (Credit: ABC)  Kepada pers sebelum digiring ke Rumah Tahanan KPK di Cipinang Jakarta Timur, Andi Mallarangeng sempat mengatakan dirinya berharap penahanan ini dapat mempercepat proses pengungkapan kasus yang membelit dirinya. “Saya terima penahanan ini sebagai proses untuk mempercepat penuntasan kasus ini. Harapan saya bahwa kebenaran segera terungkap yang salah salah yang benar, benar. Mantan Menpora, Andi Mallarangeng, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi mega proyek sarana olahraga wisma Atlet di Hambalang sejak Desember 2012.  Sebelum ditahan, Andi sempat diperiksa sebanyak 3 kali sebagai tersangka. Namun dalam  dua pemeriksaan sebelumnya, KPK menyatakan belum perlu untuk menahan Andi. Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan penahanan Andi Malarangeng berlangsung hingga 20 hari pertama.  Dan proses penyelidikan serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi mega proyek Hambalang masih terus dilanjutkan. KPK menyatakan Andi diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Andi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain namun justru merugikan keuangan negara. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar Rp 463,6 miliar. Kasus korupsi Wisma Atlet di Hambalang Bogor ini mulai terkuak sejak 2011 lalu. Megaproyek senilai Rp2,5 trilun untuk membangun sarana P3SON di bukit Hambalang, Bogor telah menyeret tiga tersangka yaitu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng, Pejabat Kemenpora Dedi Kusdinar. Satu tersangka lainnya adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum yang disangkakan diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek ini.

2. Contoh kasus Korupsi pada pejabat yudikatif yaitu Ali Mochtar

Akil Mochtar yang baru menjabat sebagai ketua MK sejak 3 April 2013 lalu diduga melakukan berbagai praktek korupsi. Dugaan tersebut diperkuat dengan berbagai bukti, diantaranya: Adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukti transfer sejumlah Rp 100 miliar di rekening CV Ratu Samagat yang komisarisnya adalah istri dan anak Akil Mochtar, 3 mobil mewah (Audi, Mercedez dan Toyota) milik akil mochtar, penyitaan uang dengan jumlah Rp 7,2 miliar, dan penerimaan suap Pilkada kabupaten Gunung Mas dan Lebak. Dari berbagai bukti yang terungkap tersebut kini KPK telah menetapkan 6 tersangka yaitu Akil Mochtar sebagai Ketua MK non aktif, Chairunnisa sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hambit Bimit sebagai Kepala Daerah, Cornelis Nalau sebagai pengusaha swasta, Tb Chaeri Wardana sebagai pengusaha, dan Susi Tur Handayani sebagai pengacara.

3. Contoh kasus Korupsi pada pengusaha

Sudjiono Timan - Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan (lahir di Jakarta, 9 Mei 1959; umur 49 tahun) adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Dari tahun 1995 hingga 1997 ia menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Ia saat ini merupakan seorang buronan karena melarikan diri dari hukuman pengadilan. Oleh pengadilan, Timan telah diputuskan bersalah karena telah menyalah gunakan kewenangannya sebagai direktur utama BPUI dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta Investment Ltd sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS, dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp 98,7 miliar sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar 120 juta dolar AS dan Rp 98,7 miliar. Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Timan dibebaskan dari tuntutan hukum karena perbuatannya dinilai bukan tindak pidana. Menanggapi vonis bebas itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan meminta Majelis Kasasi menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan terhadap terdakwa yaitu pidana delapan tahun penjara, denda Rp30 juta subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp1 triliun. Pada Jumat, 3 Desember 2004, Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang dipimpin oleh Ketua MA Bagir Manan memvonis Sudjiono Timan dengan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 369 miliar. Namun, saat Kejaksaan hendak mengeksekusi Sudjiono Timan pada Selasa, 7 Desember 2004, yang bersangkutan sudah tidak ditemukan pada dua alamat yang dituju rumah di Jalan Prapanca No. 3/P.1, Jakarta Selatan maupun rumah di Jalan Diponegoro No. 46, Jakarta Pusat dan dinyatakan buron dengan status telah dicekal ke luar negeri oleh Departemen Hukum dan HAM. Pada 17 Oktober 2006, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai menyebarkan foto dan datanya ke masyarakat melalui televisi dan media massa sebagai salah satu 14 koruptor buron yang sedang dicari.

Analisis:

Dari penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan hubungan antara etika bisnis dengan korupsi adalah suatu perilaku pelaku bisnis baik individu, perusahaan dan karyawan yang harus mematuhi norma-norma atau aturan dalam membangun hubungan yang sehat antara mitra kerja agar tidak terjadi korupsi yang memperuntungkan diri sepihak dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang professional. Atau dengan kata lain dalam berbisnis harus tidak ada tindakan korupsi dengan mentaati etika bisnis yang sudah ada.

Seperti yang sudah saya jelaskan diatas banyak kasus di Negara kita sendiri Indonesia yang melakukan tindak korupsi. Ada dari kelas teri sampai kelas kakap. Mulai dari hal kecil seperti kasus suap untuk menutupi keburukannya diri sendiri sampai kasus yang paling parah yaitu memperkaya diri sendiri dengan uang rakyat yang seharusnya sampai untuk merehabilitasi infakstruktur disekitar kita. Maka dari itu sejak dini kita harus belajar untuk tidak korupsi, mulai untuk tidak berbohong, mencontek, melebihkan harga dan lain sebagainya agar kualitas anak Indonesia tidak mencontoh para pejabat yang koruptor.

Sumber:           1. http://id.wikipedia.org/wiki/Etika_bisnis

                        2. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

3. http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-10-17/andi-malarangeng-resmi-ditahan-kpk/1206440

4. http://politik.kompasiana.com/2013/10/18/rantai-panjang-kasus-akil-mochtar-601769.html

5. http://jenemeks.blogspot.com/2012/10/kasus-korupsi-di-indonesia.html

                       

CSR

CSR ( Coorperate Social Responsibility)

Teori:

Pengertian CSR

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Manfaat bagi Masyarakat & Keuntungan Bagi perusahaan

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. 

Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibilty). 

Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Contoh kasus:

Perusahaan yang telah melakukan CSR

Menurut artikel yang pernah saya baca, perusahaan yang telah melakukan CSR yaitu antara lain:

1. PT. Indosat. Corporate Social Responsibility yang kami lakukan tidak terbatas hanya pada pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat pada umumnya, namun juga menyangkut tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Kepedulian terhadap pelanggan, pengembangan Sumber Daya Manusia, mengembangkan Green Environment serta memberikan dukungan dalam pengembangan komunitas dan lingkungan sosial.

2. PT Bank Internasional Indonesia Tbk menyelenggarakan program tanggung jawab sosial (CSR) bernama ‘BII Berbagi’. BII Berbagi fokus pada tiga bidang utama, yakni pendidikan ( education), kegiatan untuk mendukung hidup yang sehat ( promote healthy life), serta lingkungan dan kemasyarakatan ( environment & community) dengan tetap memiliki kepekaan terhadap situasi yang terjadi di Tanah Air, seperti jika terjadi bencana alam.

3. PT. HM Sampoerna, PT. Djarum Indonesia menawarkan banyak program yang dilakukan untuk masyarakat, antara lain Djarum Bakti Pendidikan, Djarum Bakti Lingkungan, dan Djarum Bakti Olahraga.  Bentuk dari Djarum Bakti Pendidikan dan Djarum Bakti Olahraga adalah pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi atau siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun olahraga (khususnya olahraga bulu tangkis).

4.  PT. Danone Aqua.
Program-program CSR AQUA berada dalam suatu payung besar yang dinamakan AQUA LESTARI. Di dalam AQUA LESTARI ini, terdapat empat program utama yaitu:

·         Konservasi dan pendidikan lingkungan

·         Pertanian organik dan manajemen sumber daya air berkelanjutan

·         Pemantauan dan pengurangan emisi karbon serta

·         Akses air bersih dan penyehatan lingkungan yang biasa disebut sebagai WASH.

Analisis:

            CSR merupakan suatu tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahan untuk memfasilitasi, mendukung dalam aspek ekonomi, sosial, dan yang paling penting lingkungan. CSR perusahaan juga harus dibantu campur tangan pemerintah daerah, agar pelaksanaannya maksimal. Pemerintah juga seharusnya dapat mengawasi proses interaksi agar tidak ada manipulasi antara pihak satu dan lainnya. Seperti perusahaan yang saya jelaskan diatas, mereka sudah cukup bagus untuk memperbaiki infastrukur didaerah-daerah setempat baik dibidang peningkatan pelayanan pendidikan, melakukan pola hidup sehat, olahraga dan masih banyak lagi lainnya yang sangat menguntungkan bagi masyarakat.

Sumber: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan

http://andyseptianwibisono.wordpress.com/2012/11/28/perusahaan-yang-menerapkan-csr/

http://ellanardkeynes.blogspot.com/2012/10/perusahaan-yang-menggunakan-csr.html

http://vicryblog.blogspot.com/2012/10/apa-itu-corporate-social-responsibility.html

http://andriafro.blogspot.com/2012/01/csr-aqua.html